Kendala Dalam
Evaluasi
Kebijakan Publik
Evaluasi
dalam pelaksanaannya memiliki tahapan atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Edward A.
Suchman secara praktis mengemukakan enam
langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :
1.
Mengidentifikasi tujuan program yang akan
dievaluasi
2.
Analisis terhadap masalah
3.
Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
4.
Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang
terjadi
5.
Menentukan apakah perubahan yang diamati
merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6.
Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan
suatu dampak.
Dalam
pelaksanaanya, evaluasi tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya masalah atau
kendala. Hal ini disebabkan evaluasi juga merupakan proses yang kompleks,
sehingga kendala atau masalah tersebut dapat menghambat pelaksanaan evaluasi
tersebut.
Beberapa kendala tersebut sebagai
berikut :
1.
Ketidakpastian tujuan dalam kebijakan
2.
Kausalitas
3.
Dampak kebijakan yang menyebar
4.
Kesulitan dalam memperoleh data
5.
Resistensi pejabat
6.
Evaluasi mengurangi dampak (Anderson dalam Budi
W(2014:246)
Pendapat lain
dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn dalam Budi Winarno (2014:246), yang
menyatakan bahwa beberapa masalah berat yang menjadi kendala dalam
evaluasi kebijakan publik atau program
adalah sebagai berikut :
1.
Tujuan - tujuan kebijakan
2.
Membatasi kriteria untuk keberhasilan
3.
Efek sampingan
4.
Masalah data
5.
Masalah metodologi
6.
Masalah politik
7.
Biaya
Berdasarkan
rincian masalah evaluasi dimuka, secara umum terdapat kesamaan pandangan dari
kedua akhli yang dikemukakan. Kesamaan pandangan itu antara lain :
1.
Tujuan
2.
Kriteria evaluasi ( kausalitas )
3.
Efek atau dampak kebijakan yang menyebar
4.
Masalah data
Sedangkan masalah
politik, resistensi pejabat dan biaya sangat tergantung pada kontek evaluasi
dan lingkup dari evaluasi yang dilakukan.
Sumber : Budi W. Kebijakan Publik, teori, proses dan studi
kasus, CAPS, Jakarta, 2014